TEMPO Interaktif, Jakarta:Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyepakati fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tidak mengubah sikap Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), yang tetap berpegang pada keputusan sebelumnya. Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir, menyatakan bahwa pihaknya tetap berpegang kepada keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sampai saat ini menetapkan hukum bunga bank adalah syubhat (belum jelas halal-haramnya). Sementara Ketua Lajnah Bahsul Masail Nadhatul Ulama, Masdar F Masudi, menyatakan NU tetap berpegang pada hasil sidang sebelumnya yang belum bisa menyepakati status hukum bunga bank. Walaupun demikian, kita tidak ingin dan tidak akan mementahkan ijtihad hukum yang telah dibuat MUI itu, yang bagaimanapun tetap harus dihargai, kata Haedar ketika dihubungi Tempo News Room, Rabu (7/1) sore. Menurutnya, PP Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada umat untuk mengikuti pendapat yang dirasakan lebih sesuai. Ini kan proses yang terus berjalan dan kita tidak akan membuat umat lebih bingung lagi, kata Haedar. Majelis Tarjih Muhammadiyah, lembaga yang memutuskan hukum, dalam beberapa kali sidangnya tahun 1968, 1972, 1976 dan 1989, tidak berhasil menetapkan secara tegas keharaman bunga bank. Walaupun menyatakan bahwa bank dengan sistem riba itu haram, tetapi majelis berpandangan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musytabihat (tidak tentu halal-haramnya).Sikap serupa disampaikan Masdar. "Kami mempersilakan warga NU untuk memilih. Fatwa itu pendapat dan setiap orang bebas untuk memilih pendapat sesuai dengan pemikirannya, ujarnya.Masdar mengatakan NU menyambut baik adanya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank. Sebagai suatu upaya alternatif untuk mendorong perkembangan perbankan syariah, upaya itu patut dihargai, katanya. Lajnah Bahsul Masail, lembaga ijtihad milik NU yang memutuskan status hukum terhadap berbagai masalah kemasyarakatan, dalam sidangnya di Bandar Lampung tahun 1982 tidak berhasil menyepakati hukum bunga bank itu haram. Dalam sidang tersebut, terdapat tiga pandangan para ulama NU. Pertama, yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram. Kedua, yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh, dan ketiga, yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram). Amal Ihsan Tempo News Room