TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih belum mungkin dilaksanakan.
Ia beranggapan opsi pembatasan dan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) akan tetap berlangsung 1 April 2012. Pernyataan tersebut dilontarkan Agus usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 24 Januari 2012.
"Saya hanya akan mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR," katanya. Menurutnya, Undang-Undang APBN tidak memungkinkan kenaikan harga BBM.
Ia akan memantau perkembangan yang terjadi di Komisi Energi DPR seputar opsi kenaikan harga BBM. "Kalau opsi kenaikan itu terbuka, tentunya harus dengan persetujuan DPR."
Karena itu, Menteri Agus menegaskan terhitung 1 April nanti, pengendalian BBM bersubsidi akan tetap diberlakukan. Opsi ini diberlakukan untuk menjaga konsumsi BBM bersubsidi pada besaran 40 juta kiloliter.
Pemerintah, kata Agus, akan terus mewaspadai gejolak yang terjadi di Timur Tengah. "Kalau nanti keadaannya mendesak, kita bisa saja mengajukan APBN-Perubahan lebih cepat," tuturnya.
Konversi BBM ke gas akan menjadi strategi utama yang akan dijalankan. Ia menilai konversi BBM ke CNG (Compressed Natural Gas) sangat potensial untuk dilakukan.
"CNG masih tersedia secara lokal, sedangkan LGV masih harus diimpor." Berujar Agus, penggunaan bahan bakar alternatif harus disosialisasikan dengan benar oleh pemerintah agar masyarakat paham manfaat dari konversi.
SUBKHAN
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
20 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya