TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Satya W. Yudha, meminta pemerintah segera menyerahkan konsep mekanisme pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk disepakati bersama sebelum diterapkan April Mendatang.
"Begitu selesai reses harus langsung diserahkan ke kami. Sistem masih harus digodok dan dipertimbangkan dampaknya ke masyarakat," ujarnya saat dihubungi pada Senin 2 Januari 2012.
Seperti diketahui pemerintah merencanakan program pembatasan diterapkan pada April 2012. Namun hingga saat ini belum ada konsep dan mekanisme pembatasan yang pasti dan siap untuk dilaksanakan.
Pemerintah beralasan, perlu menyelesaikan payung hukumnya terlebih dahulu yang tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 yang saat ini masih dinanti persetujuannya di tangan Sekretariat Negara.
Satya menegaskan pembatasan tetap harus dijalankan pada April mendatang sesuai dengan amanat anggaran pendapatan dan belanja negara. Mekanisme pembatasan dipilih lantaran pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menjelaskan pengaturan BBM bersubsidi sebenarnya gampang dilaksanakan. "Pemerintah hanya perlu memutuskan secara definitif dan menjalankan keputusan tersebut," katanya.
Belum adanya keputusan yang definitif inilah yang membuat pembatasan BBM bersubsidi menjadi terkatung-katung dan terkesan berat dilaksanakan. Ketegasan pemerintah dinilai kurang dalam hal ini. "Coba tanya pemerintah apa sudah siap mekanismenya dan sudah dapat dipastikan?"
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, berjanji pemerintah akan menitikberatkan perhatian dalam pengaturan BBM bersubsidi di tahun ini. "Pengaturan BBM mungkin akan menyita konsentrasi lebih banyak," ujarnya.
Dari sisi teknis Kementerian Energi mengaku telah siap menjalankan pembatasan. Tinggal menanti pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, untuk kemudian dibahas bersama DPR.
