TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menyatakan bahwa wilayah Jawa-Bali siap untuk mulai menerapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun depan.
"Kesiapan untuk Jawa-Bali sudah 96 persen," ujar Evita, ketika dijumpai di Kementerian Energi, Selasa, 20 Desember 2011. Kesiapan tersebut ditilik dari persiapan Pertamina selaku distributor BBM subsidi dalam menyiapkan tangki dan infrastruktur lainnya.
Persiapan tersebut diperlukan untuk penyediaan bahan bakar minyak non-subsidi, seperti Pertamax dan Pertamax plus, lebih banyak ketimbang penyediaan bahan bakar Premium yang masih disubsidi.
Meskipun telah siap dari sisi infrastruktur penyediaan BBM non-subsidi, pemerintah masih belum memutuskan kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatur konsumsi BBM tersebut.
Payung hukum untuk penerapan kebijakan adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 jo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. "Dari kami, revisi peraturan tersebut sebenarnya sudah selesai, tinggal diserahkan dan dibahas oleh Sekretariat Negara," jelas dia. Targetnya, revisi tersebut dapat selesai dan disahkan pada awal 2012.
Dalam peraturan tersebut nantinya akan diatur mengenai siapa saja yang berhak untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi. Terdapat beberapa opsi dalam peraturan tersebut yang masih menanti putusan pusat untuk disahkan. Mekanisme pengendalian yang diujicobakan selama ini, seperti penggunaan alat kendali jarak jauh RFID pada angkutan umum, kemungkinan akan diterapkan.
Mengenai wilayah pembatasan, memang akan dilakukan secara bertahap. Dimulai terlebih dahulu di wilayah Jawa-Bali yang sudah siap. Pembatasan rencananya akan diterapkan mulai April 2012. Namun, untuk menekan konsumsi agar tak lewati kuota seperti saat ini, pemerintah akan mulai melaksanakan pengawasan sejak awal tahun depan. Konsumsi terbesar BBM subsidi memang dirajai oleh wilayah Jawa dan Bali sebesar 59 persen, disusul oleh Sumatera dengan konsumsi sebesar 23 persen.
Saat ini setidaknya terdapat 3.059 SPBU yang berada di Jawa dan Bali. Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 296 unit yang belum siap melaksanakan pengaturan BBM. Sedangkan program pengaturan BBM bersubsidi di luar Jawa dan Bali masih perlu waktu untuk memulainya.
Di luar Jawa, dari 1.609 SPBU, 370 di antaranya memerlukan penyelesaian, seperti tambahan tangki dan lainnya. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan total kebutuhan investasi SPBU untuk program pengaturan BBM bersubsidi mencapai Rp 524 miliar untuk 666 SPBU. Perinciannya, di Jawa-Bali senilai Rp 232 miliar untuk 296 SPBU dan luar Jawa Bali Rp 291 miliar untuk 370 SPBU.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
21 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya