TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara saat ini berencana mengevaluasi bisnis sampingan oleh sejumlah perusahaan BUMN. Salah satunya usaha di bidang perhotelan yang dijalankan oleh PT Pertamina--perusahaan BUMN yang bisnis intinya pertambangan minyak dan gas.
Kementerian meminta perusahaan tersebut memaparkan strategi bisnis dan pengelolaannya. “Kami ingin mengevaluasi dan meminta masukan konsepnya, setidaknya dalam tiga bulan ini bisa rampung," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta hari ini, Selasa 22 November 2011.
Dahlan dalam sebuah artikel di blog pribadinya menilai sejumlah hotel milik BUMN di Bali berpredikat buruk. Bahkan, Inna Kuta Hotel menjadi terjelek di Pantai Kuta. Inna Sanur (Bali Beach) menjadi terjelek di kawasan Pantai Sanur. Inna Nusa Dua (Putri Bali) menjadi yang terjelek di kawasan Nusa Dua. Tak hanya terjelak, tapi menurutnya juga sudah mau ambruk.
Masih di blog pribadinya, Dahlan menilai dulu hotel-hotel ini tergolong yang terbaik di kelasnya. Namun kini, di arena bisnis perhotelan di Bali, hotel-hotel BUMN telah menjadi lambang kemunduran, keruwetan, dan kekumuhan.
Menurut Dahlan, ada beberapa konsep pengelolaan hotel milik BUMN yang bisa menjadi pilihan. Pertama, kepemilikan hotel dipegang oleh masing-masing BUMN tapi tidak menjadi operator. Kedua, hanya ada satu BUMN yang menjadi operator bisnis perhotelan. Atau ketiga, salah satu BUMN mempunyai anak perusahaan operator yang akan mengoperasikan seluruh hotel-hotel BUMN.
"Hotel milik BUMN ada yang bagus dan ada yang jelek. Tapi yang jelek lebih banyak. Karena itu kami minta ini dievaluasi dan meminta masukan dari BUMN, pengelolaan seperti apa yang ideal. Setidaknya seluruh hotel tersebut bisa disatukan dalam satu persepsi bisnis," kata Dahlan.
Setelah itu barulah diberikan kesempatan dalam kurun waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan melalui penerapan pengelolaan yang dinilai ideal tersebut.
EVANA DEWI
Berita terkait
Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN
11 hari lalu
Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN
12 hari lalu
DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.
Baca SelengkapnyaIndofarma Masih Tunggak Gaji Karyawan, Serikat Pekerja: Belum Punya Uang
14 hari lalu
Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Meida Wati mengatakan, bahwa sejak aksi damai pada 5 April 2024, perusahaan belum bisa memastikan kapan bakal melunasi gaji seribuan karyawan Indofarma.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
28 hari lalu
Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN
28 hari lalu
Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar
30 hari lalu
Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.
Baca SelengkapnyaHibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI
31 hari lalu
Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.
Baca SelengkapnyaMarak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi
37 hari lalu
Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.
Baca SelengkapnyaPertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah
46 hari lalu
Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Baca SelengkapnyaErick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih
58 hari lalu
Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.
Baca Selengkapnya