TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana pemerintah melakukan impor benih padi hibrida. Benih itu, oleh Kementerian Pertanian, akan diberikan kepada petani sebagai bantuan benih.
Beberapa fraksi di Komisi Pertanian DPR menolak usulan Kementerian Pertanian menambah alokasi anggaran pengadaan benih hibrida yang mencapai Rp 252 miliar pada 2012 untuk areal 300 ribu hektare.
Anggota Komisi Pertanian DPR dari Fraksi Golongan Karya Siswono Yudo Husodo mengatakan kemampuan produksi benih hibrida di dalam negeri hanya 36,79 persen atau hanya untuk kapasitas penggunaan seluas 107 ribu hektare.
Sedangkan untuk mencapai 300 ribu hektare dipastikan harus dipenuhi dari impor yang biasanya berasal dari Cina. “Sebaiknya dana itu tidak digunakan untuk impor benih hibrida, tapi untuk pengadaan benih nonhibrida di dalam negeri,” kata Siswono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian Pertanian di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 21 November 2011.
Fraksi Golkar, kata dia, lebih setuju jika pemerintah mengalihkan anggaran yang akan dipergunakan untuk impor benih hibrida ke pembelian benih padi unggul nonhibrida. Menurut dia, petani banyak yang tidak cocok menggunakan benih hibrida karena banyak memerlukan perawatan dan tergolong sensitif.
“Petani banyak tidak cocok (memakai) hibrida karena rentan dan banyak membutuhkan terapan teknologi yang belum dikuasai petani. Karena itu kami gunakan sesuai dengan kemampuan produksi benih padi dalam negeri saja,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi Pertanian dari Fraksi Partai Amanat Rakyat Viva Yoga Mauladi. Menurut dia, di daerah pemilihannya yakni di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur, petaninya lebih memilih benih unggul lokal nonhibrida seperti benih Ciherang.
“Kami dari Fraksi PAN menolak impor benih padi hibrida. Ini berdasarkan hasil aspirasi kunjungan kerja di lapangan. Untuk kepentingan petani, bukan kepentingan importir,” ujarnya.
Harga benih padi hibrida Rp 55 ribu per kilogram, sedangkan benih unggul nonhibrida sebesar Rp 6 ribu per kilogram.
Dia menjelaskan petani di Lamongan sudah 2 kali gagal panen ketika menggunakan benih padi hibrid. Karena itu ke depan mereka menolak pemberian benih tersebut meski bagian dari bantuan subsidi bagi petani.
ROSALINA
Berita terkait
Saksi Ungkap Syahrul Yasin Limpo Bayar Lukisan Sujiwo Tejo Seharga Rp 200 Juta Pakai Uang Vendor Kementan
17 jam lalu
Saksi menyatakan diminta mengirim Rp 200 juta saat itu juga untuk pembayaran lukisan dari budayawan Sujiwo Tejo yang dibeli oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus
3 hari lalu
Penambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton telah mendapat persetujuan dari presiden.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
4 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaUang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya
5 hari lalu
Penggunaan uang korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) terungkap di pengadilan. Mayoritas digunakan untuk kepentingan keluarga. Apa saja?
Baca SelengkapnyaSempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya
7 hari lalu
Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi
7 hari lalu
Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya
12 hari lalu
Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.
Baca SelengkapnyaKesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado
13 hari lalu
Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi
14 hari lalu
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto
14 hari lalu
Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.
Baca Selengkapnya