TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah terus melakukan negosiasi dengan pemilik dua kapal keruk pasir laut asal Korea, berkaitan dengan denda yang harus dibayarkan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Hingga kini, pemilik kapal asing itu belum menyepakati besaran denda yang diminta pemerintah. Perundingan masih alot, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengungkapkan hal itu, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2). Dikatakannya, pemerintah meminta mereka membayar 15 persen dari harga estimasi kapal baru. Namun, pemilik kapal menolak dengan alasan kapal mereka bukan kapal baru, melainkan telah dipakai bertahun-tahun. Karena itu, mereka meminta pemerintah menurunkan nilai denda yang dikenakan. Misalnya untuk kapal Vascodama, pemerintah meminta US$ 200 ribu. Sedangkan lima kapal asing lain, yang melakukan pelanggaran yang sama, bersedia memenuhi permintaan pemerintah untuk membayar denda sebesar 15 persen dari harga kapal sekarang. Mereka telah melunasi denda yang dikenakan. Dua kapal keruk pasir laut di antaranya berasal dari Jepang telah membayar denda sebesar Rp 6,075 miliar. Tiga kapal lain, asal Eropa, telah membayar denda senilai Sin$ 35 juta atau senilai Rp 165 miliar. Menurut Rokhmin, nilai denda tersbut jauh lebih besar daripada hukuman yang dijatuhkan pengadilan Riau beberapa waktu lalu. Saat itu, tujuh kapal yang melanggar hanya dikenai denda sebesar Rp 30 juta per kapal. Jadi tujuh kapal hanya Rp 210 juta, keluhnya. Sementara itu, perundingan Indonesia-Singapura tentang ekspor pasir laut juga terus berlanjut. Pemerintah, kata Rokhmin, akan segera membicarakan masalah tersebut dengan Menteri Pembangunan nasional Singapura. Retno Sulistyowati --- Tempo News Room