Menteri Agus Khawatir Berlarutnya Divestasi Newmont Ganggu Iklim Investasi

Reporter

Editor

Senin, 20 Juni 2011 15:52 WIB

Agus Martowardojo. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mempertanyakan berlarut-larutnya penyelesaian administrasi pembelian divestasi saham 7 persen PT Newmont Nusa Tenggara. Dia khawatir hal ini malah akan mengganggu iklim investasi yang ada.

“Kalau sekarang proses pembelian menemui hambatan, saya khawatir atas iklim investasi di Indonesia,” katanya di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Juni 2011.

Agus membandingkan proses divestasi saham 7 persen saat ini dengan divestasi saham 24 persen yang dibeli oleh PT Multi Daerah Bersaing. Dia meminta agar dua proses divestasi itu dilihat secara obyektif. “Mengapa yang 24 persen lalu lancar? Suratnya cepat keluar?” katanya.

Hingga saat ini, proses pembayaran pembelian divestasi saham Newmont masih terganjal surat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Alam ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang saat ini sudah dikeluarkan baru surat dari Menteri Energi ke Menteri Keuangan.

Semestinya penyelesaian divestasi saham Newmont saat ini bisa segera dituntaskan karena hal ini juga akan menjadi catatan bagi para investor. “Kalau sudah keluar tentunya saya akan mendapat catatan dari dunia investasi,” katanya.

Agus mengatakan tetap akan menghormati proses dan keputusan politik yang saat ini sedang berjalan di DPR. “Tapi, itu tidak bisa melanggar aturan tata negara bagaimana proses divestasi, korespondensi, hubungan surat-menyurat antarlembaga,” katanya.

IQBAL MUHTAROM

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

5 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

10 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

11 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

12 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

32 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

43 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

52 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

55 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

59 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya