TEMPO Interaktif, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur meminta dana Rp 80 miliar kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki dan mengoperasikan kembali lapangan terbang Notohadinegoro yang saat ini masih mangkrak. "Karena kekuatan APBD kabupaten dan propinsi tidak kuat atau mencukupi," kata Kepala Dinas Perhubungan Jember, Sunarsono , Kamis (21/4).

Saat ini, kata dia, sudah ada beberapa maskapai penerbangan yang mengajukan diri untuk bekerjasama meoperasikan bandara yang sudah lama mangkrak itu. "Yang terbaru perusahaan dari Malaysia. Tapi syaratnya mereka minta fasilitas diperbaiki dan dikembangkan," katanya.

Dana Rp 80miliar itu akan digunakan untuk perbaikan sarana yang selama ini rusak atau belum ada seperti Adanta D-4 atau alat bantu pesawat terbang ketika akan melakukan pendaratan, kendaraan pemadam kebakaran khusus, penyempurnaan landasan pacu, gudang kargo, lampu bandara, pagar, terminal penumpang, taxiway dan apron.

"Rencana pengoperasian kembali lapter itu dilakukan menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memacu realisasi program penerbangan citylink antarkota di provinsi itu lewat pengembangan sembilan lapangan terbang," katanya.

Saat ini, sudah ada sekitar enam bandara udara di wilayah Jatim. Keenam airport itu, Juanda (Surabaya), Abdurrahman Saleh (Malang), Iswahyudi (Madiun), Notohadinegoro (Jember), Blimbingsari (Banyuwangi) dan lapangan terbang perintis Trunojoyo (Sumenep).

Dalam APBD tahun 2011 ini, Pemkab dan DPRD Jember tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk bandara karena daerah ini tidak punya anggaran. Menurut Ketua Komisi C DPRD Jember yang membidangi urusan pajak, keuangan, dan transportasi, Moch.Asir, setelah bandara tidak beroperasi, Pemkab dan DPRD dalam posisi dilematis. "Dibiarkan sudah terlanjur makan dana miliaran. Tetapi, jika bandara kembali dibangun, anggaran Pemkab Jember sangat terbatas," katanya.

Bandara Notohadinegoro Jember dibangun dengan dana APBD sejak tahun 2002 – 2006 dan sudah terkuras sekitar Rp. 23 miliar. Bandara itu dibangun semasa Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Untuk meyakinkan masyarakat, Pemkab Jember nekad menggelar uji coba penerbangan awal tahun 2005 lalu. Tidak tanggung-tanggung, uji coba ini menghadirkan mantan Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid dan Menteri Perhubungan Hatta Radjasa.

Selanjutnya jabatan Samsul digantikan MZA Djalal pada tahun 2006, Pemkab Jember kembali berencana mengoperasikan kembali bandara ini, dan bandara ini kembali beroperasi selama 3 bulan, Agustus hinggan November 2008.

Alih-alih menuai untung, pemerintah Kabupaten Jember malah merugi. Bahkan, diduga dalam pengoperasian bandara ini terjadi korupsi dana Rp 5,7 miliar. Dalam kasus ini, ada tiga pejabat di Jember yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jatim.

Mahbub Djunaidy