TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah belum memulai pembangunan rumah murah seharga Rp 20-25 juta per unit itu. Kementerian Perumahan Rakyat sedang menyusun standar desain teknis dan pedoman Kredit Kepemilikan Rumah (KP) untuk rumah murah.
"Saat ini rumah seharga Rp 20-25 juta belum terbangun. Kami mulai sosialisasi ke berbagai daerah untuk memastikan lokasi memenuhi tata ruang dan tersedia tanah serta dukungan perizinan," kata Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Pangihutan Marpaung kepada Tempo di Jakarta, Senin (04/4).
Selain itu, menurut dia, Kementerian Perumahan juga tengah menyiapkan kepastian jumlah dan sebaran calon konsumen. Kalau prasyarat itu didapat, membangun rumah murah bisa cepat dan mudah. "Karena desain dan konstruksinya sederhana," ujar Pangihutan.
Konsultan dan agen properti dari Century 21 Pertiwi, Ali Hanafia, meminta pemerintah membangun rumah murah di lokasi yang dekat dengan akses infrastruktur, transportasi, dan strategis. Bila syarat ini terpenuhi, rumah yang dibangun tak telantar karena tak diminati masyarakat yang disasar.
"Paling tepat dekat dengan stasiun kereta api. Lokasi juga harus dibangun di tempat yang sudah ada kehidupan sosialnya, seperti tempat ibadah, pasar, dan sekolah," tutur Ali.
Menurut Ali, rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di bawah Rp 2,5 juta itu, harus pula diberikan insentif seperti pembebasan biaya tanah, pajak, dan biaya listrik. "Pemerintah jangan setengah hati," katanya.
Ali menghitung, besarnya biaya pembangunan 1 unit menghabiskan Rp 700 ribu per meter. Untuk rumah tipe 36 tanpa hitungan biaya tanah dan listrik, berarti harga yang dipatok Rp 25 juta masih dianggap wajar.
Tapi, ia menambahkan, pembangunan rumah harus dilakukan minimal 100 rumah untuk satu kali bangun. Ini dilakukan untuk menekan biaya pembangunan yang dilakukan kontraktor.
Ali yakin pemerintah bisa menyelesaikan target pembangunan 100 ribu unit hingga akhir tahun. "Untuk bangun 100 rumah saja, paling lama butuh waktu 2 bulan. Asal kontraktor yang ditunjuk memiliki kredibel yang bagus. Yang lama adalah menyiapkan regulasi dan infrastruktur," ujarnya.
Agar tak salah sasaran, menurut Ali, pemerintah perlu membuat petunjuk pelaksanaan mengenai aturan program rumah murah itu. Namun, petunjuk pelaksana yang dibuat jangan sampai mempersulit sasaran utama program tersebut.
ROSALINA
"Saat ini rumah seharga Rp 20-25 juta belum terbangun. Kami mulai sosialisasi ke berbagai daerah untuk memastikan lokasi memenuhi tata ruang dan tersedia tanah serta dukungan perizinan," kata Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Pangihutan Marpaung kepada Tempo di Jakarta, Senin (04/4).
Selain itu, menurut dia, Kementerian Perumahan juga tengah menyiapkan kepastian jumlah dan sebaran calon konsumen. Kalau prasyarat itu didapat, membangun rumah murah bisa cepat dan mudah. "Karena desain dan konstruksinya sederhana," ujar Pangihutan.
Konsultan dan agen properti dari Century 21 Pertiwi, Ali Hanafia, meminta pemerintah membangun rumah murah di lokasi yang dekat dengan akses infrastruktur, transportasi, dan strategis. Bila syarat ini terpenuhi, rumah yang dibangun tak telantar karena tak diminati masyarakat yang disasar.
"Paling tepat dekat dengan stasiun kereta api. Lokasi juga harus dibangun di tempat yang sudah ada kehidupan sosialnya, seperti tempat ibadah, pasar, dan sekolah," tutur Ali.
Menurut Ali, rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di bawah Rp 2,5 juta itu, harus pula diberikan insentif seperti pembebasan biaya tanah, pajak, dan biaya listrik. "Pemerintah jangan setengah hati," katanya.
Ali menghitung, besarnya biaya pembangunan 1 unit menghabiskan Rp 700 ribu per meter. Untuk rumah tipe 36 tanpa hitungan biaya tanah dan listrik, berarti harga yang dipatok Rp 25 juta masih dianggap wajar.
Tapi, ia menambahkan, pembangunan rumah harus dilakukan minimal 100 rumah untuk satu kali bangun. Ini dilakukan untuk menekan biaya pembangunan yang dilakukan kontraktor.
Ali yakin pemerintah bisa menyelesaikan target pembangunan 100 ribu unit hingga akhir tahun. "Untuk bangun 100 rumah saja, paling lama butuh waktu 2 bulan. Asal kontraktor yang ditunjuk memiliki kredibel yang bagus. Yang lama adalah menyiapkan regulasi dan infrastruktur," ujarnya.
Agar tak salah sasaran, menurut Ali, pemerintah perlu membuat petunjuk pelaksanaan mengenai aturan program rumah murah itu. Namun, petunjuk pelaksana yang dibuat jangan sampai mempersulit sasaran utama program tersebut.
ROSALINA
