TEMPO Interaktif, Jakarta - Sampai saat ini, pemerintah mengakui terus melakukan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) meski banyak kendala di lapangan. "Subsidi untuk rusunami agak terkendala," kata Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Pangihutan Marpaung, hari ini.
Subsidi terkendala di antaranya karena masih banyak pengembang yang menjual rusunami di atas harga yang ditentukan, yakni Rp 144 juta. "Rusunami di bawah harga itu sangat terbatas jumlahnya," ujar Marpaung.
Harga rusunami yang dijual ke masyarakat berkisar Rp 180-200 juta. Dengan begitu, pemerintah tidak dapat memberikan subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Selain itu juga tidak dapat memperoleh pembebasan PPN."
Pasalnya, terdapat persyaratan tertentu agar satu unit rusunami dapat memperoleh subsidi dari pemerintah. Beberapa syarat itu adalah harga jual pengembang ke pembeli Rp 144 juta, batas penghasilan pembeli Rp 4,5 juta per bulan, rumah susun itu merupakan rumah pertama, dan ada perjanjian bahwa pembeli tidak dialihtangankan selama lima tahun.
"Kalau di atas itu, nggak bisa. Itu pasar bebas saja," ujar Marpaung.
Meski tak menyebut berapa unit rusunami yang telah disubsidi pemerintah, Marpaung memastikan masih lebih banyak rusunami yang tidak disubsidi ketimbang yang bersubsidi.
Marpaung memahami persoalan yang dihadapi pengembang selama ini sehingga harga jual rusunami tidak dapat sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. "Di antaranya perizinan, kenaikan harga bangunan, dan mereka ingin bunga kredit konstruksi disubsidi lebih rendah," katanya.
Untuk bunga kredit konstruksi, kata dia, pengembang menginginkan pemerintah dapat mengaturnya hingga bunganya pun hanya sekitar satu digit saja. "Kalau bunga kredit konstruksi sekarang sekitar 14 persen," ucap Marpaung.
Dia mengakui, sampai saat ini pemerintah belum mengatur mengenai bunga kredit konstruksi. Namun, rencananya pemerintah akan segera menyusun aturan mengen kredit konstruksi.
"Tapi toh kredit konstruksi itu hanya 1,5 tahun. Jadi tidak terlalu lama. Kalau kredit konstruksi ada, perizinan didukung pemerintah daerah, dan kemudian ada dukungan infrastruktur air dan listrik, saya yakin pembangunan rusunami bisa lebih cepat," katanya.
Persoalan lain yang dihadapi, kata dia, adalah selama ini rusunami dibangun di tanah para pengembang yang belum terbangun. Karena itu, lokasi rusunami pun menjadi tersebar. "Jika (pengembang) membangun landed, harga jual malah jadi mahal. Makanya dibangun rusunami," kata dia.
Menurut dia, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki tanah, rusunami bisa dibangun di lokasi yang strategis. "Bisa di perkotaan, tidak harus di pelosok."
SUTJI DECILYA
Subsidi terkendala di antaranya karena masih banyak pengembang yang menjual rusunami di atas harga yang ditentukan, yakni Rp 144 juta. "Rusunami di bawah harga itu sangat terbatas jumlahnya," ujar Marpaung.
Harga rusunami yang dijual ke masyarakat berkisar Rp 180-200 juta. Dengan begitu, pemerintah tidak dapat memberikan subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Selain itu juga tidak dapat memperoleh pembebasan PPN."
Pasalnya, terdapat persyaratan tertentu agar satu unit rusunami dapat memperoleh subsidi dari pemerintah. Beberapa syarat itu adalah harga jual pengembang ke pembeli Rp 144 juta, batas penghasilan pembeli Rp 4,5 juta per bulan, rumah susun itu merupakan rumah pertama, dan ada perjanjian bahwa pembeli tidak dialihtangankan selama lima tahun.
"Kalau di atas itu, nggak bisa. Itu pasar bebas saja," ujar Marpaung.
Meski tak menyebut berapa unit rusunami yang telah disubsidi pemerintah, Marpaung memastikan masih lebih banyak rusunami yang tidak disubsidi ketimbang yang bersubsidi.
Marpaung memahami persoalan yang dihadapi pengembang selama ini sehingga harga jual rusunami tidak dapat sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. "Di antaranya perizinan, kenaikan harga bangunan, dan mereka ingin bunga kredit konstruksi disubsidi lebih rendah," katanya.
Untuk bunga kredit konstruksi, kata dia, pengembang menginginkan pemerintah dapat mengaturnya hingga bunganya pun hanya sekitar satu digit saja. "Kalau bunga kredit konstruksi sekarang sekitar 14 persen," ucap Marpaung.
Dia mengakui, sampai saat ini pemerintah belum mengatur mengenai bunga kredit konstruksi. Namun, rencananya pemerintah akan segera menyusun aturan mengen kredit konstruksi.
"Tapi toh kredit konstruksi itu hanya 1,5 tahun. Jadi tidak terlalu lama. Kalau kredit konstruksi ada, perizinan didukung pemerintah daerah, dan kemudian ada dukungan infrastruktur air dan listrik, saya yakin pembangunan rusunami bisa lebih cepat," katanya.
Persoalan lain yang dihadapi, kata dia, adalah selama ini rusunami dibangun di tanah para pengembang yang belum terbangun. Karena itu, lokasi rusunami pun menjadi tersebar. "Jika (pengembang) membangun landed, harga jual malah jadi mahal. Makanya dibangun rusunami," kata dia.
Menurut dia, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki tanah, rusunami bisa dibangun di lokasi yang strategis. "Bisa di perkotaan, tidak harus di pelosok."
SUTJI DECILYA
