TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menunggu keputusan politik dari DPR bersama instansi lain untuk penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Langkah ini menyusul keberatan beberapa kalangan terhadap penerbitan Capital Maintenance Notes (CMN). Apapun nanti yang akan diputuskan bersama dewan, barangkali merupakan yang terbaik bagi semua. Karena kalau tidak segera diselesaikan, maka dua instansi, BI dan pemerintah bisa tidak serasi, resikonya nanti kebijakan fiskal moneter akan dipertanyakan banyak pihak, demikian kata Menteri keuangan Boediono kepada wartawan yang mencegatnya di kantornya yang berada di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (13/2). Penyelesaian melalui keputusan politik itu, diperlukan agar tidak lagi terjadi perbedaaan interpretasi terhadap pembagian beban pembayaran BLBI yang harus ditanggung antara pemerintah dengan Bank Indonesai (BI). Dalam versi BI, beban keseluruhan 159 trliliun rupiah yang harus dibayarkan, hanya akan bisa ditanggung oleh instansi itu sebesar 24,5 triliun rupiah. Artinya, pemerintah melalui Depkeu harus menanggung jauh lebih besar. Mengenai perbedaan jumlah itu, kata Boediono, adalah juga merupakan hal yang harus diputuskan secara politik melalui DPR. Dan dengan meminta input dari berbagi pihak, pemerintah akan membahasnya lebih lanjut menyangkut detil-detilnya. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan- yang juga keberatan-red) pasti akan memberikan pertimbangannya juga, ujar Boediono. Sementara itu, menyangkut rencana pemerintah untuk menerbitkan Treasury Bond (Surat Utang), Boediono menyatakan belum ada keputusan mengenai jumlahnya. Ia juga belum mengetahui secara pasti, kapan tepatnya surat utang baru itu akan dipasarkan. Semua masih direncanakan , katanya singkat. Sebelumnya, pemerintah memang merencanakan akan menerbitkan Treasury Bond (T-Bond) sekitar bulan Maret-April mendatang. Surat Utang Negara tersebut, seluruhnya bernilai Rp 7,7 triliun dan akan diterbitkan secara berkala pada bulan-bulan tertentu. Tomi Aryanto --- TNR