TEMPO Interaktif, Jakarta -Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menyatakan pemerintah tidak mungkin menghapus subdisi dengan menaikan harga bahan bakar minyak. Pemerintah lebih memilih program pembatasan BBM subsidi karena target subsidi tepat sasaran harus dipenuhi. "Jadi tidak mungkin menaikkan harga, kita ingin menuju subsidi tepat sasaran," ujarnya ketika dijumpai dalam acara Pertemuan Tahunan Pengelolaan Energi Nasional, Rabu (8/12).

Ia melanjutkan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada juga mengarah kepada subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah menilai masih ada rakyat yang membutuhkan BBM subsidi."Jadi kalau kita naikkan harga, tidak tepat," katanya menegaskan.

Mengenai pelaksanaan pembatasan yang dilakukan secara regional terlebih dahulu, Evita mengakui adanya kemungkinan penyimpangan akibat program tersebut. Namun, dia juga yakin bahwa teknis pengawasan yang dilakukan pemerintah bersama dengan kepolisian mampu mengatasi penyimpangan itu. "Makanya kami meminta agar opsi pertama dengan membedakan plat hitam dan plat kuning yang akan diterapkan, karena itu akan lebih mudah pengawasannya," katanya.

Evita juga yakin bahwa DPR akan mengerti dan mengabulkan permohonan penambahan kuota dan rencana pembatasan BBM subsidi untuk tahun depan."Karena kalau tidak akan melanggar APBN, tahun depan sudah ditentukan kuota 38,5 juta kiloliter disertai pembatasan," katanya.

Sampai saat ini, kesiapan pemerintah bersama Pertamina juga dinilai telah cukup untuk melaksanakan program pembatasan dengan segera."Mudah-mudahan bisa sesuai dengan rencana, Jabodetabek mulai Januari sudah bisa berlangsung" katanya.

GUSTIDHA BUDIARTIE