TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengeluarkan ketentuan baru tata ruang pulau Jawa, karena telah terjadi penurunan secara tajam fungsi lahan lindung di pulau ini menjadi kawasan budidaya. Kini, lahan yang memiliki fungsi lindung tercatat tinggal 24 persen dari seluruh wilayah pulau. Aada yang mengatakan lebih kecil lagi, kurang dari 20 persen, kata Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, usai mengikuti sidang kabinet terbatas, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/2). Selain itu, lebih dari sejuta hektare lahan di Jawa telah beralih fungsi menjadi permukiman dan industri. Tercatat pula, 20 dari 22 satuan wilayah sungai di Jawa berada pada ambang super kritis dan kritis. Akibatnya, daerah tangkapan air sudah tidak bisa menyerap air dengan baik. Soenarno menyebutkan, terjadi perbedaan signifikan antara rasio debit air musim kering dengan musim penghujan, lebih dari 1:150. Itu menyebabkan volume air di musim kering sangat turun. Di Jawa, jika musim kering dua tiga bulan selalu mengeluhkan kekurangan air, kata dia. Pemerintah mengaku tidak bisa berbuat banyak atas lahan yang sudah terlanjur dialihfungsikan. Karena itu harus dicari lahan alternatif di luar Jawa untuk menjaga persediaan pangan Indonesia. Menurut Soenarno, sebenarnya relokasi sawah dari Jawa ke luar Jawa bisa saja dilakukan. Namun untuk itu diperlukan lahan yang lebih luas lagi, sekitar 2,5 sampai 3 kali. Di samping butuh dana yang besar untuk membangun infrastruktur pengairan. Karena lahan di Jawa jauh lebih subur daripada luar Jawa. Mengenai kerusakan sungai, pemerintah akan menyelesaikannya secara integral, mulai dari hulu sampai hilir. Penyelesaiannya tidak bisa oleh masing-masing kabupaten, melainkan secara bersama-sama, melibatkan antar departemen. Karena itu, pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata ruang pulau Jawa. Pemerintah juga akan membatasi pengalihfungsian lahan. Ini memang sangat tidak menguntungkan karena kita akan kehilangan investasi yang besar. Tapi ini harus dilakukan, kata dia. Pemerintah juga akan mengevaluasi perijinan yang ada. Misalnya di bidang permukiman, ijin yang dipakai baru 50 persen. Dengan keluarnya PP itu, yang 50 persen harus dikembalikan ke pusat. Soenarno mengaku, masalah tata ruang ini memang kompleks. Presiden, kata dia, telah memerintahkan Setneg untuk mengumpulkan peraturan yang pernah diterbitkan, mulai dari Keppres tentang tim tata ruang tahun 1989 sampai Keppres 62/2000. Termasuk bagaimana tim itu ke depan agar bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Saat ini lima Peraturan Pemerintah (PP) telah selesai. Sedangkan enam PP lainnya tengah dipersiapkan, termasuk PP tentang penataan sumber daya air. Dengan penataan ruang ini, pemerintah akan mengembalikan fungsi kawasan lindung. Pembangunan infrastruktur di Jawa akan diarahkan di kawasan yang tidak produktif. Misalnya jalan di Jawa akan lebih difokuskan di bagian selatan yang kurang produktif dibandingkan jalan pantura. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)