Sejumlah buruh mengangkut beras raskin yang mulai didistribusikan hari ini di gudang Bulog, Sub Divre malang-Pasuruan desa Kebonagung, Malang, Jawa Timur, (26/1). ANTARA/Ari Bowo Sucipto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) diperluas dengan diberi wewenang mengatur semua kebutuhan pokok termasuk sayuran.
"Jadi, bukan hanya beras yang diatur Bulog," kata Anggota Komisi Perdagangan dan Industri DPR Edhy Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan pengusaha, YLKI, PLN, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di gedung DPR hari ini.
Sehingga, ujarnya, jika ada gejolak harga seperti saat ini, Bulog bisa langsung mengambil tindakan. Edhy mendukung langkah pemerintah yang memberikan fleksibilitas kepada Bulog untuk melakukan operasi pasar.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah memberi keleluasaan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar bisa dilakukan Bulog tanpa patokan kenaikan harga 10 persen dan rekomendasi pemerintah.
Edhy memandang, langkah pemerintah tersebut sudah tepat. "Pemerintah hanya membuat kebijakan, sedangkan Bulog pelaksananya," kata dia.
Menurut Edhy, semestinya Bulog sudah bisa melakukan penilaian langsung pada kejadian kenaikan harga di suatu daerah, baik dari penyebab kenaikan maupun tindakannya.
Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh
1 hari lalu
Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh
Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024
