TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan melakukan buy back (pembelian kembali) dan bond switching (pertukaran obligasi) untuk mengurangi biaya utang dan mengendalikan risiko portofolio surat utang negara yang akan jatuh tempo pada 2004-2009. “Langkah-langkah yang dimaksud itu antara lain, meliputi buy back dan penukaran surat utang atau bond switching yang pada hakekatnya ditujukan untuk mengurangi biaya utang dan mengendalikan risiko portofolio surat utang negara,” papar Menteri Keuangan Boediono dalam jawaban tertulisnya dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan anggota Komisi IX DPR-RI tentang RUU Surat Utang Negara (Treasury Bills) di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (6/2). Pemerintah menyadari besarnya beban fiskal yang harus dipikul anggaran negara, bila pemerintah tidak melakukan tindakan yang berarti untuk mengatasi masalah yang muncul akibat memuncaknya kewajiban yang jatuh tempo, terutama tahun 2004-2009. Oleh karena itu, lanjut Menkeu, dia sependapat dengan Fraksi Reformasi agar pemerintah mengambil langkah antisipatif dan strategis untuk mengelola surat utang negara. Dengan dititikberatkan pada upaya memperbaiki struktur jatuh tempo dari portofolio surat utang negara dengan memperhatikan aspek ketahan fiskal maupun aspek pengembangan pasar sekunder obligasi pemerintah. Melalui RUU surat utang ini, lanjutnya, pemerintah harus selalu meminta persetujuan DPR atas pertambahan nilai bersih maksimal dari surat utang negara yang diterbitkan pemerintah untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu, mengenai kekhawatiran Fraksi Persatuan Pembangunan tentang kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara Menkeu selaku otoritas yang menerbitkan surat utang negara dan BI selaku otoritas moneter, dijelaskan, dalam RUU pemerintah harus berkonsultasi dengan BI untuk evaluasi terhadap implikasi moneter dari penerbitan surat utang negara. "Sehingga keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang dan kebijakan moneter dapat tercapai," jelas dia. (Ebnu Yufriadi-Tempo News Room)