Bank Indonesia Bentuk Tim Pengendalian Inflasi di 66 Kota

Reporter

Editor

Senin, 12 April 2010 08:00 WIB

Bank Indonesia. TEMPO/Panca Syurkani
TEMPO Interaktif, Denpasar -Bank Indonesia mentargetkan pembentukan tim pengendalian inflasi daerah di seluruh kota, yang menjadi dasar penghitungan inflasi. "Kami mentargetkan pembentukan tim di 66 kota itu bisa selesai dalam dua tahun," kata Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo kepada wartawan di Denpasar.

"Inflasi daerah mempengaruhi 78 persen inflasi nasional," ujar Perry. Hingga saat ini, baru 38 kota yang memiliki tim pengendalian inflasi daerah. sembilan terletak di Sumatera, 20 di Jawa dan Bali, sisanya di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Adapun inflasi riil dihitung oleh Badan Pusat Statisti dari 66 kota.

Perry menjelaskan, tim ini dibentuk untuk mengendalikan inflasi yang berasal dari gangguan penawaran barang yang juga disebut dengan inflasi non inti . "Adanya masalah seringkali karena kurang koordinasi, misalnya masalah hambatan distribusi yang mengakibatkan penumpukan barang," kata Perry.

BI sebagai otoritas moneter hanya dapat mempengaruhi inflasi inti. Inflasi non inti dapat ditangani dengan kebijakan fiskal dan sektor riil. Inflasi yang stabil menjadi dasar pertumbuhan ekonomi yang sesuai target. "Tim ini diharapkan meningkatkan koordinasi di daerah, juga koordinasi antara pusat dan daerah," ujar Perry. Tim tersebut terdiri atas otoritas lokal dengan BI sebagai koordinator.

FAMEGA SYAVIRA

Berita terkait

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

19 jam lalu

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

Inflasi April 2024 sebesar 3 persen secara year on year.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

1 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

1 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

1 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

3 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

4 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

4 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

5 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

5 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

5 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya