TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Industri dan Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk panitia kerja (Panja) ASEAN-Cina Free Trade Area. Pimpinan Dewan telah merestui rencana pembentukan panitia tersebut sebelum memasuki masa reses 4 Maret lalu.
Anggota Komisi Perdagangan dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan komisi masih mendiskusikan term of reference Panitia kerja. "Agar ToR bisa akomodasi fraksi-fraksi yang setuju dan yang belum setuju dengan Panja," kata Hendrawan kepada Tempo, hari ini (5/4).
Sementara ini, kelompok yang setuju dimotori oleh Partai Golkar dan yang belum setuju dimotori Demokrat. PDI Perjuangan, kata Hendrawan menolak dilakukan voting di komisi. Menurutnya, kalau ToR diubah bisa jadi pihak yang menolak bakal berubah pikiran.
Panitia kerja tersebut, kata Hendrawan, menginginkan semua permasalahan terkait liberalisasi perdagangan di selesaikan secara sistematis. "Agar jelas transisi kita dalam liberalisasi ini. Tentang program pentahapannya, waktunya, dan kecepatan yang disepakati yang dinilai paling tepat bagi ekonomi kita," kata Hendrawan.
Penitia kerja juga akan memastikan apakah program-program tersebut bisa dijalankan. Pemerintah juga akan dikejar tentang revitalisasi industri dalam negeri menghadapi pasar bebas. "Kami ingin tahu apakah revitalisasi betul-betul serius merevitalisasi industri-industri yang mengalami injury," kata dia.
Hendrawan menilai kebijakan revitalisasi industri yang dilakukan pemerintah saat ini tidak fokus. "Terlalu meluas sehingga tidak berdampak signifikan," ujarnya.
Menurut Hendrawan, Indonesia akan sangat sulit melakukan pembatalan ACFTA karena pasar bebas ini merupakan kesepakatan multilateral negara-negara ASEAN dengan Cina. Prosesnya pasti akan panjang.
"Indonesia tidak mungkin beralasan industi dalam negeri tidak siap karena bisa ditertawakan negara-negara lain tapi kalau alasannya serious injury memang dibuka dalam kesempatan itu," kata dia. Asal argumentasinya kuat, kata Hendrawan, keberatan Indonesia pasti diterima.
AGUSSUP
Anggota Komisi Perdagangan dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan komisi masih mendiskusikan term of reference Panitia kerja. "Agar ToR bisa akomodasi fraksi-fraksi yang setuju dan yang belum setuju dengan Panja," kata Hendrawan kepada Tempo, hari ini (5/4).
Sementara ini, kelompok yang setuju dimotori oleh Partai Golkar dan yang belum setuju dimotori Demokrat. PDI Perjuangan, kata Hendrawan menolak dilakukan voting di komisi. Menurutnya, kalau ToR diubah bisa jadi pihak yang menolak bakal berubah pikiran.
Panitia kerja tersebut, kata Hendrawan, menginginkan semua permasalahan terkait liberalisasi perdagangan di selesaikan secara sistematis. "Agar jelas transisi kita dalam liberalisasi ini. Tentang program pentahapannya, waktunya, dan kecepatan yang disepakati yang dinilai paling tepat bagi ekonomi kita," kata Hendrawan.
Penitia kerja juga akan memastikan apakah program-program tersebut bisa dijalankan. Pemerintah juga akan dikejar tentang revitalisasi industri dalam negeri menghadapi pasar bebas. "Kami ingin tahu apakah revitalisasi betul-betul serius merevitalisasi industri-industri yang mengalami injury," kata dia.
Hendrawan menilai kebijakan revitalisasi industri yang dilakukan pemerintah saat ini tidak fokus. "Terlalu meluas sehingga tidak berdampak signifikan," ujarnya.
Menurut Hendrawan, Indonesia akan sangat sulit melakukan pembatalan ACFTA karena pasar bebas ini merupakan kesepakatan multilateral negara-negara ASEAN dengan Cina. Prosesnya pasti akan panjang.
"Indonesia tidak mungkin beralasan industi dalam negeri tidak siap karena bisa ditertawakan negara-negara lain tapi kalau alasannya serious injury memang dibuka dalam kesempatan itu," kata dia. Asal argumentasinya kuat, kata Hendrawan, keberatan Indonesia pasti diterima.
AGUSSUP
