Pegawai Negeri dan Swasta Paling Berminat Beli Sukuk Ritel

Reporter

Editor

Senin, 8 Februari 2010 12:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Minat beli masyarakat terhadap sukuk ritel Seri SR-002 sangat tinggi. Realisasi penjualan surat utang berbasis prinsip syariah itu mencapai Rp 8,033 triliun atau 267,77 persen dari target indikatif pemerintah sebesar Rp 3 triliun. Jumlah investor mencapai 17.231 orang.

Para peminat datang dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah pegawai swasta dengan 23,79 persen. Selain itu juga terdapat pegawai negeri sipil 22,06 persen, ibu rumah tangga 19,89 persen, wiraswasta 19 persen, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polri 0,46 persen, dan profesi lainnya 145,80 persen.

"Berdasarkan volume pemesanan, dari Rp 8,033 triliun pegawai swasta mempunyai porsi 34,07 persen, wiraswasta 23,69 persen, ibu rumah tangga 15,46 persen, PNS 11,81 persen, TNI/Polri 0,22 persen, dan profesi lainnya 14,76 persen," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Senin (8/2).

Penjualan sukuk ritel dilakukan mulai 25 Januari sampai 5 Februari 2010 melalui 18 agen penjual yang terdiri dari 10 bank dan 8 perusahaan efek. Settlement SR-002 akan dilaksanakan pada 10 Februari 2010 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2010.

NALIA RIFIKA

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

5 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

10 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

11 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

12 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

31 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

39 hari lalu

CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

43 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

52 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

55 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya