TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin, mengatakan obligasi daerah bukan merupakan solusi yang ideal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Terlebih di tengah situasi perekonomian Indoneia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, kata dia dalam seminar Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penerbitan Obligasi Daerah, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (31/1). Ia menjelaskan penerbitan obligasi daerah merupakan akibat dari semangat yang tinggi untuk meningkatkan pengeluaran pembangunan di daerah. Meski pengeluaran ini melebihi kemampuan daerah tersebut dalam mengumpulkan pendapataa asli daerahnya. Sehingga muncul keinginan kuat untuk melakukan pinjaman, salah satunya dalam bentuk obligasi kepada investor, tambah Syahril. Menurut Syahril, Indonesia memiliki utang yang sangat besar, baik pemerintah maupun swasta. Menurutnya, krisis ekonomi dipicu dan diperparah oleh beban yang ditimbulkan oleh utang yang besar ini. Investor baik dari dalam maupun luar negeri menganggap Indonesia sebagai negara yang beresiko tinggi , ungkap dia. Akibatnya, lanjut dia, investor tidak mempedulikan utang itu dimiliki oleh pemerintah pusat, swasta maupun pemerintah daerah. Kata dia, dalam menghitung resiko berusaha di suatu negara, salah satu faktor terpenting bagi investor adalah seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh negara sebagai satu kesatuan. Jadi obligasi daerah hanya salah satu alternatif karena artinya berhutang juga, kata Syahril. Syahril mencontohkan, Argentina dan Brazil yang menerapkan desentralisasi dengan sejumlah kekuasaan konstitusional yang dilimpahkan ke pemerintah daerah. Akibatnya pemerintah daerah secara langsung mendorong kegiatan ekonomi melalui cara-cara yang melebihi kemampuan keuangannya. Dan itu menjadi salah satu kontributor utama bagi munculnya krisis ekonomi di kedua negara tersebut, tegas dia. Syahril mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip pengendalian utang daerah yang baik akan mempengaruhi kestabilan ekonomi dan moneter. Penerapan prinsip ini juga akan membantu dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerahnya, sekaligus meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Pengendalian utang yang baik, jelas dia, dengan meningkatkan kerja sama di seluruh tingkat pemerintah dalam mengontrol pertumbuhan utang tersebut. Khusunya ketika nanti pemerintah daerah telah diperkenankan menerbitkan obligasi daerah. Keterlibatan yang lebih oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dalam mengelola anggarannya masing-masing, kata Syahril. Menurut dia, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, caranya adalah memfokuskan diri membangun struktur keuangan pemerintahannya. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membangun struktur ini, termasuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pemberian insentif bagi dunia usaha dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, jelasnya.(SS Kurniawan-Tempo News Room)