TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Satrio Budihardjo Joedono mengungkapkan dari laporan-laporan keuangan yang ditangani BPK sangat banyak terjadi kebocoran-kebocoran, namun pemerintah tidak pernah serius menanggapi laporan-laporan itu. Ada kesan pemerintah kurang berniat memperbaiki administrasi negara, ujar Billy, demikian panggilannya, kepada wartawan usai melakukan Sholat Jumat di kantornya Jumat (31/1). Selama ini yang terjadi, setelah BPK mengeluarkan laporan keuangan dengan banyaknya kebocoran-kebocoran, justru yang terjadi adalah bantahan-bantahan dari instansi-instansi terkait. Menurutnya, seharusnya instansi-instansi itu berusaha untuk tidak mengulangi, bukan mengeluarkan bantahan. Sekarang banyak laporan dari BPK yang tidak ditanggapi oleh instansi terkait mapun oleh pemerintah. Malah menurut Billy banyak kesalahan yang diulangi lagi. Billy sangat menyayangkan sikap seperti itu. Seharusnya pemerintah mempunyai niat untuk memperbaiki sistem keuangan dan administrasi dalam instansi-instansi pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, BPK mengharapkan agara dana kompensasi BBM yang akan dikucurkan pemerintah bagi masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM, tidak terulang lagi seperti pada kasus dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sudah diaudit BPK. Hasil audit JPS, menurut Billy, sangat menyeramkan karena sangat banyak terjadi kebocoran. Padahal dana itu seharusnya buat orang miskin, kata Billy. Dari setumpuk laporan JPS dengan kebocoran yang mengerikan, tidak ada tanggapan sama sekali dari DPR mupun pemerintah. Padahal kebocoran-kebocoran seperti itu sangat mungkin terjadi lagi pada dana kompensasi BBM. Saat pemerintahan Abdurrahman Wahid, Menteri Keuangan pernah dikeluarkan edaran berisi instruksi kepada instansi-instansi pemerintah untuk melaporkan rekening-rekening di luar anggaran atau non-bujeter kepada pemerintah. Sampai saat ini, baru sedikit laporan yang masuk, bahkan yang masuk pun tidak lengkap laporannya. Seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang hanya melaporkan 100 rekening. Padahal kita tahu seharusnya ada lebih banyak lagi rekening, ujar Billy Laporan-laporan mengenai rekening-laporan yang masuk di BPK akan diaudit, antara lain mengenai aturan pengelolaan dana, untuk apa dana itu, berasal dari mana dana tersebut, apakah sesuai dengan anggaran, berapa yang disetorkan ke kas negara. Sehingga sifat audit itu merupakan post audit. Sampai pemerintahan berganti, belum seluruh instansi negara yang laporannya masuk ke negara. Dalam semester ini, BPK juga merencanakan untuk mengaudit BPPN dengan fokus pemeriksaan apakah BPPN sudah melakukan tugas pokoknya dalam menyehatkan perbankan. Audit yang akan dilakukan oleh BPK adalah sejak BPPN berdiri sampai periode saat ini. Sampai saat ini, BPK masih merumuskan dan melakukan perencanaan untuk mengaudit badan negara tersebut.(Priandono-Tempo News Room)