TEMPO Interaktif, Jakarta:Akibat memberikan potongan harga kepada golongan industri, pendapatan Perusahaan Listrik Negara turun. Turunnya sekitar Rp 1,4 triliun, kata Direktur Utama PLN Eddie Widiono kepada wartawan usai mengesahkan kepengurusan Masyarakat Energi Indonesia di Jakarta, Kamis (30/1). Direktur Utama Eddie Widiono mengatakan, penurunan pendapatan ini disebabkan oleh turunnya alokasi biaya untuk bahan bakar minyak sebesar Rp 1,4 triliun. Jadi tidak fair dong kalau pendapatannya tidak turun, kata Eddie. Seperti diketahui, PLN memberikan potongan harga untuk golongan konsumen listrik produktif (golongan tarif bisnis dan industri). Potongan itu dilakukan sejak bulan sebesar 2,5 persen dari total rekening bulanan. Kebijakan ini menyusul protes masyarakat terhadap keputusan PLN yang menaikkan tarif dasar listrik 2003 sebesar 6 persen per triwulan. Dia mengatakan, turunnya pendapatan ini masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2003. RKAP ini disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin, 27 Januari lalu. Meskipun pendapatan turun, namun PLN tetap mengalokasikan anggaran untuk investasi. Besarnya, kata dia, mencapai Rp 10 triliun. Jadi, program investasi tetap jalan, ujar Eddie. Dana sebesar itu, menurut Eddie, rencananya akan digunakan untuk program PLN, guna menjamin pasokan listrik dan meningkatkan efisiensi perusahaan listrik negara ini. Sumber pokok dari anggaran investasi itu, kata Eddie, didapat dari penggunaan dana sendiri, dana pinjaman dan obligasi. Sementara itu, Komisaris Utama PLN Luluk Sumiarso mengatakan RUPS menyetujui diterbitkannya dana obligasi oleh PLN sebesar Rp 1 triliun. Dana ini untuk membiayai investasi, kata dia. Selain itu, kata Luluk, RUPS juga menyetujui adanya pinjaman kepada bank nasional. Sebagian dari dana obligasi ini, kata Luluk, digunakan untuk membiayai proyek pembangkit jangka pendek PLTG Muara Tawar yang berkapasitas 600 megawatt. Dalam RKAP sendiri, menurut Luluk, dialokasikan dana sekitar Rp 2 triliun untuk proyek yang digunakan untuk mengatasi krisis listrik pada 2004 itu. Tapi ini alokasi untuk tahun 2003. Karena, ada kemungkinan, pada 2004 akan ada alokasi lagi, kata Luluk, yang juga menjabat Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi ini.(Multazam-Tempo News Room)