TEMPO Interaktif, Jakarta:Kebijakan pemerintah menaikkan harga sejumlah komoditas kebutuhan publik secara serempak pada awal 2003 ini merupakan bentuk kekerasan ekonomi terhadap rakyat. Alasan yang digunakan pemerintah juga terlalu menggunakan sudut pandang pemerintah dan mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi konsumen. Tidak adafinancial check up (pemeriksaan kemampuan keuangan) masyarakat terlebih dahulu, ujar Binny Buchori, pengurus lembaga swadaya bernama INFID, dalam jumpa pers Komunitas NGO untuk Kesejahteraan Rakyat, di kantornya Jakarta Jumat (3/1) siang. Sejak awal tahun ini, pemerintah telah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif listrik, telepon dan tiket kereta api ekonomi. Selain itu, pemerintah juga disinyalir akan menaikkan tarif tol, dan tarif kapal laut kelas ekonomi. Kenaikan harga secara bersamaan ini memicu reaksi penolakan dari sekitar 15 LSM yang bergabung dalam komunitas ini. Mereka adalah: YLKI, INFID, IMPARSIAL, KONTRAS, Walhi Eksekutif Nasional, ICW, Debtwatch, JARI, Transparansi Internasional Indonesia, ELSAM, UPC, Suara Ibu Peduli, Koalisi Perempuan Indonesia, KIKIS, dan LBH Jakarta. Binny, sebagai juru bicara komunitas ini, dalam pernyataan tertulis yang dibacakan mengatakan kebijakan pemerintah ini merupakan bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya. Oleh karena itu kebijakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di sektor ekonomi. Sebagai contoh, kenaikan simultan ini akan meningkatkan jumlah pengeluaran masyarakat hingga 25 persen. Ini ironis dan berbahaya, sebab pendapatan masyarakat tidak naik, malah mengalami penurunan (selama krisis moneter), ungkap dia. Dalam acara ini, seorang anggota masyarakat bernama Ani, 25, ikut berbicara dan memprotes alasan pemerintah untuk mengurangi subsidi. Menurutnya, selama ini ia tidak pernah merasakan subsidi silang pemerintah ketika harga BBM dinaikkan. Sebagai rakyat kecil miskin, saya tidak pernah merasakan subsidi. Tapi ditindas terus. Apa itu subsidi. Saya nggak ngerti, ujar dia dengan nada pasrah sambil mengendong bayinya. Berdasarkan hasil riset Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di 10 kota di Indonesia, tingkat tarif kendaraan saat ini menyedot pendapatan masyarakat hingga 20 persen. Padahal idealnya hanya maksimal 14 persen. Artinya, ada kesalahan dari sistem tarif dan sistem transportasi di negara ini, kata Indah Sukmaningsih, dari YLKI, menyoroti kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar kendaraan. Sementara itu, Binny menambahkan kenaikan tarif listrik sebagai kebijakan yang tidak adil. Tarif listrik sekarang ini menjadi sangat mahal karena pemerintah membeli listrik swasta dari perusahaan asing Paiton Energy dengan harga 7 sen dolar per Kwh, jauh diatas harga pasar yang hanya sekitar 5 sen dolar. Kenaikan ini berarti pemerintah menimpakan mismanajemen salah satu Badan Usaha Milik Negara ini, kepada konsumennya, seluruh rakyat Indonesia. Menyikapi kebijakan ini, koalisi belasan LSM ini menghimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk melakukan protes. Protes ini bisa ditujukan langsung ke kementerian terkait, DPR, partai politik, atau LSM. Masyarakat juga dihimbau untuk melakukan political punishment (hukuman politik) kepada partai yang berkuasa pada saat pemilu 2004 nanti. PDIP katanya partai wong cilik, partai sandal jepit, sekarang tidak lagi, kata Binny. Selain itu, koalisi sejumlah LSM terkenal ini juga menyatakan kesediaannya untuk mendampingi masyarakat melakukan tuntutan hukum bersama (class action) terhadap pemerintah. Saat ini masyarakat sudah patah arang dengan kebijakan pemerintah Megawati, yang justru meminggirkan akses wong cilik, tegas Binny. Budi Riza --- Tempo News Room