Darmin Bisa Diusulkan Jadi Bos Bank Sentral

Reporter

Editor

Senin, 18 Mei 2009 15:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon Deputi Gubernur Senior Darmin Nasution bisa diusulkan sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Boediono untuk mencegah terjadinya pergantian dewan gubernur lebih dari dua kali.

Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hafiz Zawawi menjelaskan, bila Darmin menjadi Deputi Gubernur Senior sebelum menjadi Gubernur, maka akan terjadi tiga kali pergantian dewan gubernur. "Undang-undang mengamanatkan dalam satu tahun jangan lebih dari dua kali pergantian," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Senin (18/5).

Karena itu, dia melanjutkan, bila Presiden Yudhoyono ingin Darmin menjadi sebagai Gubernur Bank Indonesia lebih baik langsung dilantik menjadi gubernur tanpa harus menjadi Deputi Gubernur Senior.

Pekan lalu Darmin, yang kini menjabat Direktur Jenderal Pajak; dan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Gunarni Soeworo menjalani uji kelayakan dan kepatutan Deputi Gubernur Senior di hadapan Komisi Keuangan dan Perbankan. Secara aklamasi Darmin terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior menggantikan Miranda Swaray Goeltom yang habis masa jabatan pada 26 Juli.

"Kalau Presiden mau Darmin jadi Gubernur, usulan bisa masuk paling lambat akhir Mei," ujar Hafiz. Setelah itu, lanjutnya, komisi akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan akan diulang lagi untuk gubernur karena perbedaan tugas deputi gubernur senior dan gubernur.

Namun dia tak menyarankan pemilihan gubernur dilakukan setelah presiden baru terpilih. Sebab, kekosongan kursi gubernur untuk waktu yang lama bisa memberikan sentimen negatif kepada pasar.

Mengenai pengunduran diri Boediono, Hafiz mengatakan hingga kini pimpinan Dewan belum menerima surat dari Presiden. "(Karena) suratnya belum ada maka secara formal, de jure, Boediono belum mengundurkan diri," katanya.

RIEKA RAHADIANA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya