TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan Dana Moneter International (IMF), hari ini, membahas draft Letter of Intent baru. Pemerintah menyampaikan program 2003, seperti budjet APBN, fiskal, moneter dan perbankan, kata staff ahli menteri keuangan Anggito Abimanyu kepada wartawan usai pertemuan dengan IMF di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (23/1). Menurut dia, pemerintah hanya menyampaikan programnya tahun 2003, seperti yang terdapat di APBN. Kata dia, tidak ada hal lain, apalagi yang aneh dalam program pemerintah yang disampaikan tadi. Mengenai pembagian tanggung jawab penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia, Anggito mengatakan,Akan kita lanjutkan penyelesaian masalah keuangan BLBI. Penasehat senior IMF untuk kawasan Asia Pasifik, Daniel Citrin membenarkan pada pertemuan tadi membahas program ekonomi Indonesia 2003 secara komprehensif. Seperti fiskal, bank dan semuanya, kata dia. Sementara itu Dirjen Anggaran, Anshari Ritonga mengungkapkan dalam pertemuan tadi IMF mempertanyakan keberadaan dana non budjeter di setiap departemen. Hanya saja kepada lembaga itu ia mengaku dana tersebut sudah tidak ada lagi.Kalau anda (IMF) temui silahkan, ujar dia. Tetapi, lanjut anshari, bila dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan dana non budjeter di setiap departemen, pihaknya akan meminta agar dikembalikan kepada negara.Kalau saya tahu, saya suruh bayar (ke negara), tambah dia. Anshari menambahkan tidak ada pembicaraan mengenai penerimaan dan pembayaran APBN. Pada kesempatan itu, Anshari menegaskan rekening dana investasi bukan dana non bujeter. Karena rekening ini sudah dilaporkan ke presiden. Contohnya kemarin sudah diambil DPR dan itu dimasukkan sebagai lampiran dalam APBN. Jadi bukan off budget, tegas dia. SS Kurniawan --- TNR