TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan mengubah mekanisme kepabeanan di bidang ekspor. Mekanisme itu mengatur pemberitahuan ekspor barang (PEB), pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean, pemeriksaan pabean, pengangkutan barang ekspor, pungutan ekspor, dan sanksi administrasi. Penetapan mekanisme atau tata laksana yang baru ini bertujuan untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen. Demikian disampaikan siaran pers Departemen Keuangan pada Selasa (21/1) di Jakarta. Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Depkeu, Hadiyanto, pemberitahuan ekspor barang dapat dilakukan dua cara. Pertama, dilakukan setiap kali transaksi (PEB Biasa). Kedua, dilakukan sekali untuk periode waktu tertentu (PEB Berkala). Untuk memperoleh PEB Berkala, seorang eksportir harus memiliki reputasi baik dan memenuhi persyaratan. Syarat-syarat itu antara lain memiliki frekuensi ekspor yang tinggi, jadwal serta sarana pengangkutan barang ekspornya tidak menentu, lokasi pemuatan barang ekspor yang jauh dari kantor pabean atau bank devisa, serta ekspor dilakukan melalui saluran pipa atau jaringan transmisi. Selain itu, jika terjadi pembatalan barang dalam ekspor, hal tersebut harus dicantumkan dalam PEB. Pembatalan itu juga harus dilaporkan pada pejabat di kantor pabean paling lama 3 hari kerja, terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut. Jika hal itu tidak dilaporkan eksportir, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 5 juta. Namun terdapat sejumlah barang yang tidak memerlukan PEB dalam pengirimannya. Barang-barang itu antara lain barang pribadi penumpang maupun awak sarana pengangkut, bekal kapal yang masuk dalam daftar bekal dan barang pelintas batas yang menggunakan pemberitahuan pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan lintas batas. Barang yang lainnya adalah kiriman PT Pos Indonesia yang menggunakan dokumen Declaration En Douane serta barang atau kendaraan yang diekspor kembali dengan dokumen yang diatur dalam ketentuan kepabeanan internasional. Meski begitu, pejabat bea cukai tetap dimungkinkan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepabeanan dan karakteristik fisik barang ekspor. Hal itu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pemeriksaan fisik antara lain dilakukan terhadap beberapa kategori barang ekspor. Diantaranya, kategori barang diimpor kembali, kategori barang diekspor kembali dan kategori barang yang terindikasi kuat maupun telah melanggar ketentuan kepabeanan, serta barang yang memperoleh kemudahan ekspor. Akan tetapi, pemeriksaan fisik terhadap yang memperoleh kemudahan, tidak berlaku bagi eksportir yang memiliki reputasi baik. Reputasi yang baik itu ditentukan oleh beberapa kriteria. Namun yang terutama, eksportir tidak pernah menerima sanksi administrasi kepabeanan dan cukai dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Selain itu, eksportir tersebut juga tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, cukai, pajak dan pungutan negara lainnya. Kebijakan baru ini juga bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan negara serta mendukung pelaksanaan elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku secara internasional. Dara Meutia Uning --- Tempo News Room