TEMPO Interaktif, Jakarta:Kalangan pengusaha menyoroti dua masalah yang bisa mengancam momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, lonjakan harga minyak mentah dan minimnya kemajuan negosiasi perdagangan dunia. Implikasi liberalisasi bersamaan dengan perlambatan ekonomi Amerika Serikat membuat pengutan ekonomi menjadi tidak mudah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Muhammad S. Hidayat mengatakan, penguatan ekonomi Indonesia diakui tak mudah. "Kami berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran besar dan strategis untuk memperkuat ekonomi domestik," ujarnya, Senin (31/3). Pemerintah, kata Hidayat, punya peran penting untuk mendorong iklim investasi yang baik. Karena hanya investasi yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan tingkat pendapatan, tingkat produktifitas, serta penentu pertumbuhan ekonomi.Hidayat menjelaskan, Kadin merumuskan rekomendasi kepada pemerintah yang terbagi menjadi tiga pokok yakni, ketahanan pangan, ketahanan energi dan percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut dia, dalam ketahanan pangan, pemerintah mengusahakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta meningkatkan produksi hasil pertanian. Pemerintah juga harus menyiapkan strategi distribusi produk pertanian tersebut. Sedangkan di bidang energi, kata Hidayat, Kadin mendesak pemerintah mendesak pemerintah mendorong produksi bahan baku energi terbarukan. Antara lain biofuel, pengembangan energi panas bumi sebagai pengganti bahan bakar untuk keperluan listrik, pengembangan batu bara kalori rendah, serta konservasi energi.Untuk percepatan pembangunan infrastruktur, Kadin menyadari bahwa dana pemerintah sangat minim untuk menyiapkan seluruh infrastruktur. Tahun lalu produk domesktik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan mencapai Rp 3.761 triliun dan tahun ini ditargetkan mencapai Rp 4.286 triliun. "Untuk meraih PDB itu, diharapkan tersedia investasi Rp 1.200 triliun, padahal dengan belanja negara sekitar Rp 926,2 triliun, pemerintah tak akan memenuhinya," kata Hidayat. Hidayat mengatakan, para pengusaha yang ingin terlihat membangun infrastruktur pun ternyata menghadapi banyak kendala seperti lahan, kurang jaminan investasi jangkapanjang, dan lain-lain. "Kami meminta pemerintah pro pasar dan memangkas birokrasi berbelit," ujarnya. Menurut Hidayat, ekonomi tak akan tumbuh kecuali iklim makro ekonomi terkendali, stabil dan kondusif. Para pengusaha mengkahawatirkan dampak kenaikan bahan bakar minyak pada 2005 terulang kembali. "Itu terjadi karena tidak responsifnya dan keterlambatan kebijakan pemerintah dalam menerapkan disiplin fiskal," katanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah mengamankan APBN akibat kenaikan harga minyak. "Jadi bukan menyusun APBN ideal," kataya. Menurut Yudhoyono, pemerintah telah mengalokasikan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, energi dan lembaga lainnya. "Terakhir baru kesejahteraan. Ini bukan populis," ujarnya. Pemerintah, kata dia, mendukung rekomendasi Kadin soal revisi defisit investasi infrastruktur.Yudhoyono menjelaskan, alokasi infrastruktur yang harus ditanggung pemerintah mengalami peningkatan. ALI NY | RR ARIYANI | NININ DAMAYANTI