TEMPO Interaktif, Jakarta:"Yang memegang stok di pasar adalah pedagang besar, sedangkan Bulog sendiri tak punya stok gula yang cukup," Analisis Institute for Development Economic and Finance (INDEF) menyebutkan kenaikan harga gula tak dinikmati petani melainkan oleh Bulog, distibutor, dan pegagang besar. Kenaikan ini dipicu oleh diberlakukannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 643/MPP/Kep/2002 tentang tata niaga gula yang menyebabkan langkanya gula di pasar domestik. Menurut ekonom Indef Fadhil Hasan di Jakarta, Sabtu (26/4), hal itu disebabkan kenaikan harga terjadi sebelum musim giling yang baru tiba pada Mei atau Juni. Sementara harga yang diterima petani adalah harga aktual pada saat musim giling. Saat ini harga gula sudah mencapai Rp 6000 per kilogram. Padahal rentang harga yang ditetapkan pemerintah antara Rp 4000-4200 per kilogram, Namun, keuntungan dari perbedaan harga itu sebanyak 50 persen tak bisa disalurkan ke petani dari Bulog atau PTPN sebagai pengendali distribusi. "Yang memegang stok di pasar adalah pedagang besar, sedangkan Bulog sendiri tak punya stok gula yang cukup," katanya. Pada akhirnya, kata Fadhil, yang dirugikan akibat keputusan menteri ini adalah konsumen. Tujuan keputusan itu untuk mensejahterakan petani pun tak tercapai, meski dalam keputusan itu disebutkan 70 pengelolaan industri gula harus melibatkan petani. Penelitian Fakultas Ekonomi Manajemen IPB dan Indef menghitung akibat kenaikan harga gula ini, biaya produksi di industri hilir yang memakai gula sebagai pemanis meningkat 7,1 persen. Padahal 40 persen pengguna gula adalah industri hilir semacam itu. Untuk itu, kata Direktur Indef Iman Sugema solusi akibat kenaikan harga ini adalah penerapan tarif impor yang bisa menjadikan harga gula impor bisa menyamai ongkos produksi pabrik gula dalam negeri. Iman mensinyalir akibat kenaikan harga itu, sebagian besar keuntungannya tak jelas penyalurannya. Ia menghitung harga gula yang sampai di pelabuhan Tanjungpriok senilai Rp 2200. Jika diberlakukan harga Rp 6000 akan menghasilkan selisih Rp 3800 yang sudah dipotong tarif sebesar Rp 700 menjadi Rp 3100. "Nah, kemana uang Rp 3100 ini?" tanyanya. "Kalikan saja dengan 1,6 juta ton gula, banyak sekali kan uang yang tidak jelas tersalurkan itu". Ia menduga uang sebesar itu lari ke kas partai politik tertentu untuk menyambut Pemilu 2004. Untuk itu Iman menyarankan agar pemerintah mencabut saja keputusan menteri itu dan menggantikan tarif gula dengan tarif biasa saja. "Lebih simpel, semua orang bisa mengimpor gula," katanya. Selain itu pencabutan keputusan ini juga memangkas birokrasi tata niaga gula yang berlaku. "Tak perlu tandatangan Dirjen kalau mau impor," tegasnya. Fadhil menyambung pemberlakuan tarif impor relatif akan menguntungkan petani dan konsumen industri yang memakai bahan baku gula. "Dari sini kan pemerintah dapat revenue yang bisa digunakan untuk membiayai program konversi tanaman oleh petani, misalnya dari tebu ke padi," katanya. Dalam jangka panjang, kata Fadhil, pemerintah harus jelas mencanangkan program resturkturisasi industri gula. "Sampai saat ini kita belum jelas blue print pemerintah terhadap insdustri gula apakah resturkturisasi total atau menutup industri yang tak efesien saja," katanya. Ia menghitung saat ini ada sekitar 22 industri gula di Jawa yang tak efesien yang harus ditutup. Fadli optimis penutupan pabrik gula itu tak akan mengganggu pendapatan petani karena petani bisa beralih ke komoditi lain secara mudah. "Keuntungan menanam tebu ternyata lebih rendah dibanding menanam padi, jagung, atau kedelai," ujarnya. (Bagja Hidayat- TNR)