TEMPO Interaktif, Jakarta:Masyarakat pertanian Indonesia meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik. Kenaikan itu akan mempengaruhi pendapatan para petani pada musim panen April 2003, meskipun pemerintah telah menaikkan harga dasar gabah kering giling. "Kenaikan itu tidak seimbang," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudo Husodo, di Jakarta, Jumat (17/1). Siswono juga menyayangkan pemerintah yang lambat menetapkan aturan harga dasar gabah yang baru berlaku pada 1 Januari. Sebab, pada saat itu petani sudah tidak lagi memegang gabah, sehingga keuntungan tidak didapatkan petani tapi justru pedagang perantara. Sedangkan pada musim tanam ini, seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, biaya produksi menjadi meningkat dan petani tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dengan kondisi seperti ini HKTI merasa pesimis pada tahun 2003 nanti produksi gabah akan meningkat. Sebab, katanya, akibat kenaikan BBM ini biaya produksi pertanian juga ikut meningkat. Biaya-biaya itu terutama terjadi untuk kenaikan upah tenaga kerja dan traktor. Kenaikan harga dasar gabah yang semula Rp 1.519 menjadi Rp 1.725 juga tidak banyak membantu. Menurut Siswono, keadaan itu dapat berubah jika harga beras naik. Selain itu dia juga mengusulkan agar pemerintah segera menaikkan bea masuk beras impor menjadi 65 persen. Siswono mengatakan pendapatan petani pada tahun 2002 meningkat karena didukung oleh kenaikan harga beras pada awal tahun 2002 lalu. Dalam kesempatan itu Siswono juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk untuk kedelai. Tidak adanya bea masuk bagi kedelai ini membunuh petani kedelai di Indonesia. Dia mencontohkan harga kedelai dari Amerika Serikat Rp 1.700 per kilogramnya, dengan tidak adanya bea masuk maka harga itu akan tetap di Indonesia. Padahal biaya produksi untuk kedelai di Indonesia mencapai Rp 2.100 per kilogramnya. "Hal ini membuat petani kedelai meninggalkan ladangnya dan beralih ke tanaman lain," ujarnya. Sisiwono juga menyinggung masalah penggunaan bibit GMO (Genetic Modified Organism) yang dilarang oleh beberapa lembaga swadaya masayarakat. Menurut dia, benih atau bibit yang ada saat ini mutunya sudah kurang baik. Mutu bibit yang kurang baik sangat mempengaruhi kualitas hasil produk-produk pertanian. "Padahal produk pertanian yang kita impor menggunakan bibit GMO semua," ujar dia. (Dewi Retno - TNR)