TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan memutuskan masalah keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pada 11 Desember 2001, tentang perpanjangan pembayaran debitor tidak kooperatif, pada sidang kabinet pada Jumat (18/1) mendatang. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-jakti, seusai sidang terbatas bidang ekonomi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/1), mengatakan, “Tadi sudah dibahas masalah-masalah teknis mengenai keputusan KKSK tersebut, bersama penyempurnaan, menuju pelaksanaan yang akan dilaporkan terakhir pada sidang kabinet Jumat mendatang.” Sidang kabinet terbatas bidang ekonomi, yang dipimpin oleh Wapres Hamzah Haz, dilakukan sebagai lanjutan pembahasan PKPS atas instruksi Presiden Megawati Sukarnoputri. Meneg BUMN Laksamana Sukardi menjelaskan bahwa pembahasan dalam sidang kabinet itu membahas seluruh aspek di luar ekonomi berkaitan dengan PKPS. Pemerintah, katanya, juga menyatakan yang dilakukan bukanlah perpanjangan PKPS, melainkan perbaikan kesepakatan antara debitor dengan negara. “Kita sudah menerima kesepakatan settlement tadi dari pemerintah yang lalu dan, dalam perjalanannya, kita ingin memperbaiki dan mempercepat solusi,” ujar Laksamana. Laksamana menyatakan ada dua hal yang menjadi koridor keputusan pemerintah mengenai PKPS tersebut. Keduanya adalah menjamin kepentingan keuangan negara, serta adanya keadilan dan ketegasan pemerintah. “Jangan sampai, di satu sisi kita lakukan, di sisi lain kontra produktif,” katanya. Ia juga menyatakan masalah keadilan dan ketegasan pemerintah masih akan dirumuskan lebih detil dan dilaporkan pada keputusan final nanti. Namun begitu, lanjut Laksamana, pemerintah meminta agar ketegasan tersebut juga harus diimbangi oleh ketulusan, good faith para obligor. Sedangkan mengenai proses hukum terhadap para obligor yang tidak koperatif pemerintah masih melakukan penyeimbangan. Sebab sebagai negara hukum Indonesia harus memberikan kesempatan bagi para obligor untuk membela diri. “Itu akan ditentukan lebih lanjut oleh pengadilan,” tutur Laksamana. Sedangkan berkaitan dengan aset, Laksamana menegaskan, agar tidak menjadi kontra produktif jika proses hukum ditegakkan. Menurutnya, aset yang ada dalam proses hukum biasanya tidak efektif untuk divestasi. “Kalau ada satu aset dalam status legal dispute sulit dilakukan kegiatan atas aset tersebut sehingga kontra produktif (bagi keuangan negara). Jadi balancingharus benar-benar dilakukan optimalisasi terhadap proses recovery dan hukum,” katanya. Ditanya apakah memperbaiki PKPS berarti merewiev keputusan KKSK, Laksamana menjawab,”Bukan itu yang dimaksud,”. Namun yang dilakukan pemerintah adalam pendalaman untuk meningkatkan efektifitas keputusan KKSK tersebut. Sedangkan yang akan diperbaiki dalam PKPS tersebut, Laksamana mengatakan perbaikan pada term of condition dan time frame. “Ini akan lebih kita perdalam makanya sabar dulu, jangan ambil kesimpulan sebelum semuanya final. Pemerintah sudah sangat ditunggu-tunggu menyelesaikan masalah PKPS seperti adanya pertemuan maraton ini, agar cepat mencapai solusi,” kata dia. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)